Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Paparkan Bahaya PMK Pada Hewan
Bandarlampung — Pemerintah daerah diminta untuk serius dalam penanganan penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak hanya pada sapi melainkan juga pada domba dan kambing. Hal tersebut disebabkan, dampak dari PMK juga terkena pada domba dan kambing serta mempunyai potensi tinggi tertular.
“Sapi yang punya virusnya tapi domba dan kambing juga kena dampaknya. Kenapa? Walau tak terlihat, tapi domba dan kambing ini punya potensi penularan sangat tinggi,” kata Ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung Budi Yuhanda, diwawancarai di gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (04/07/2022).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan, para peternak domba dan kambing juga sangat dirugikan dan terdampak akibat virus PMK ini. Bahkan, sudah ada domba dan kambing yang terjangkit virus PMK ini. “Seperti di Lampung Tengah sudah ada seratusan domba dan kambing yang kena virus PMK,” kata dia.
Menurutnya, wabah PMK yang terjadi memiliki perbedaan antara sapi dan domba/kambing yang terkena virus PMK itu. “Kalau sapi itu terlihat, tapi kalau domba dan kambing ini tidak terlihat walaupun kena virus ini. Atau kalau dalam Covid-19 itu istilahnya OTG atau tanpa gejala. Akibatnya pemerintah pun melarang domba dan kambing yang kena PMK ini untuk dijual,” ujarnya.
Untuk mengatasi itu, politisi Nasdem tersebut telah melakukan berbagai langkah dan upaya. Salah satunya melaksanakan kebijakan pusat dengan membagi tugas tiap daerah untuk memantau PMK pada domba dan kambing.
“Kita juga memfasilitasi vaksinasi mandiri. Tapi ini peminatnya masih sepi. Karena harus mengeluarkan kocek ratusan ribu, makanya peminatnya masih sedikit,” kata Budi.
Selain itu, secara kelembagaan dan organisasi HPDKI, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah menganggarkan untuk penanganan virus PMK ini.
“Kita akan dorong di APBD murni, karena kalau di perubahan nggak sanggup peluangnya. Kalau pemerintah mau serius ini emang harus dianggarkan, karena diprediksi PMK ini bakal sampai tiga tahun,” kata dia.
Selanjutnya, pihaknya juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti rugi bagi ternaknya yang terkena virus PMK ini.
“Dan vaksinasi kita bantu dan perbanyak, jangan mengandalkan dari pusat. Kalau dari pusat itu kan terbatas dan penyebaran tidak merata,” tegasnya.
