Wagub : Kurangi Kemiskinan dengan Pemerataan Program di Setiap Kabupaten/Kota
BANDAR LAMPUNG.(ISN) – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) dorong Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk wujudkan program yang merata di setiap Kabupaten/Kota dalam upaya mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik saat menerima presentasi dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur. rabu (16/10/2019).
Wagub Nunik mengatakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program lainnya untuk membantu masyarakat dari Kabupaten/Kota yang harus tepat sasaran.
“Setiap pertemuan Kepala Desa menjadi persoalan yang sangat serius, karena PKH itu juga ada persoalan didata. Terkadang yang sudah tidak layak untuk mendapatkan PKH masih dapat dan yang miskin yang benar-benar butuh tidak dapat. Baik program PKH maupun BPNT,” ujar Nunik.
Nunik meminta Dinas Sosial segera mengecek data dan langkah untuk kedepannya.
“Kita juga harus ada skemanya seperti apa. Kita laporkan kepada Kementerian Sosial sudah sejauh apa, seberapa frekuensinya karena harus dilakukan terus menerus,” katanya.
Selain itu, Nunik menyebutkan didalam 33 janji kerjanya bersama Gubernur Arinal, terkait peningkatan produktivitas warga masyarakat melalui gerakan malu menganggur dengan menggelorakan Ayo Produktif. Gerakan ini sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Lampung.
“Ayo produktif ini bagian dari gerakan malu mengganggur. Dinas lain bisa menyokong gerakan in. Seperti Dinas Sosial dan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Program namanya apa silahkan sesuai dengan Dinas Sosial,” ujarnya.
Nunik juga menekankan dalam upaya membantu keluarga pasien miskin di Rumah Sakit baik di Provinsi Lampung maupun Jakarta, untuk memfasilitasi kebutuhan Rumah Singgah.
“Fakta dilapangan ada kebutuhan untuk rumah singgah, tolong secara peraturan perundang-undangan alokasi untuk rumah singgah ini yang memang benar-benar dari tangan pemerintah. Walapun memang sudah kita lakukan tetapi itu melalui komunitas. Rumah singgah ini untuk warga miskin yang menunggu pasien miskin dirawat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengatakan ada beberapa rencana strategis yang dilakukan Dinas Sosial yang dituangkan dalam berbagai program.
Disebutkan Sumarju, seperti program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
“Program itu kami melakukan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan di pesisir pulau-pulau kecil dan daerah terpecil,” ujar Sumarju.
Selain itu, masih kata Sumarju, program lainnya seperti program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial.
“Kita juga melakukan inovasi dengan Gerakan Ayo Kuliah bagi siswa dari anak keluarga penerima manfaat PKH di Provinsi Lampung, melakukan pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional untuk mendapatkan bantuan kebutuhan alat bantu disabilitas, melakukan pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier terhadap masyarakat dan pemuda rawan Napza (Narkotika) dengan bekerjasama dengan Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk rehabilitasi Napza,” katanya.
(Redaksi-Humas Pemprov)
