Wabup Lambar hadiri Rakor penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung 2018
Lampung Barat, (ISN) – Wakil Bupati Lampung Barat Drs.H. Mad Hasnurin sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Lambar menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung Tahun 2018 yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri di Gedung Pusiban Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis 20/12.
Rapat tersebut dalam rangka evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2017 dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sampai dengan triwulan III tahun 2018. Selanjutnya, dalam rapat tersebut setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung menyampaikan laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sampai dengan triwulan III Tahun 2018 dan memberikan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten atau Kota Tahun 2017.
Dalam acara tersebut Wakil Bupati Lambar didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Drs. Gison Sihite dan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar Eric Enrico.
Rapat ini untuk meningkatkan dan menguatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sebab angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser secara signifikan. “Hal ini merupakan target bersama, untuk itu pihak Provinsi juga memohon dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten atau kota dan bisa bersinergi untuk meraih apa yang menjadi target bersama”, ujar Mad Hasnurin saat dikonfirmasi, Kamis (20/12).
Pihak Provinsi berharap kesempatan rakor dijadikan forum untuk dapat bertukar pikiran, bagaimana mengurai dan mengevaluasi kemiskinan dan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan bersama-sama untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Lampung.
“Melalui pelaksanaan rakor ini diharapkan target penurunan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani bersama”, harapnya. Tujuannya ialah untuk mengaskan kembali terkait komitmen kita tentang kemiskinan, dimana kemiskinan bukan semata-mata soal statistik saja tetapi tentang kemanusiaan. “Untuk itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif guna mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyiapkan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial dan program kompensasi khusus yang menyasar rumah tangga miskin dan rentan,” terang dia. Peran TKPK daerah jelasnya sangat diharapkan agar program penanggulangan kemiskinan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan rentan menjadi lebih efektif. MDSNews

