Soal Pengembangan Rajungan, Ketua Bappeda Paparkan Makalah Gubernur Ridho di Depan Jhon Kerry dan Pemilik Perusahaan Hawlet Packard
BALI (ISN) – Potensi perikanan Lampung yang terus digalakkan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo masuk dalam pembicaraan “Southeast Asia Fisheries in Indonesia” pada acara Our Ocean Coference di Bali, Senin (29/10/2018).
Dalam acara yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut, Pemprov Lampung mengutus Ketua Bappeda Taufik Hidayat didampingi Kabid Ekonomi Bappeda Bobby Irawan untuk memaparkan makalah Gubernur Muhammad Ridho Ficardo tentang potensi perikanan, salah satunya rajungan Lampung.
Pada kesempatan itu, Taufik Hidayat memaparkan makalah Gubernur Ridho (yang juga sarjana perikanan) yang berjudul Manajemen Rajungan Berkelanjutan di depan Jhon Kerry (mantan menteri Luar Negeri AS) dan Julie Packard (pemilik perusahaan Hawlet Packard).
Dalam pemaparannya, Taufik terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf Gubernur karena berhalangan hadir. Selanjutnya, Taufik menjelaskan tujuan Gubernur Ridho menjadikan komoditas perikanan rajungan relevan diimpelemtasikan di Lampung. Alasannya,karena potensi rajungan Lampung sangat besar dan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional.
Di samping itu, perikanan rajungan merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan yang bernilai ekonomis penting. Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu dilakukannya pengelolaan perikananan rajungan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, nelayan, industri serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
Menurut Gubernur Ridho, dalam makalah yang dijelaskan Taufik Hidayat, potensi perikanan Lampung di sepanjang 1.105 km garis pantai memiliki 74.314 keluarga nelayan. Potensi ini bisa menciptakan volume ekspor 28.750 ton/tahun dengan nilai ekspor mencapai 260.5 juta Dolar AS atau bisa mencapai Rp500 miliar. Lampung berpotensi menyumbang 12% rajungan nasional. Gubernur juga menyampaikan bahwa pengembangan rajungan dimaksudkan sebagai upaya akselerasi pengembangan perikanan Lampung yang bertujuan meningkatkan kemampuan berkompetisi produk-produk Lampung di dunia internasional. Oleh sebab itu, Gubernur menyiapkan strategi dan kondisi yang memungkinkan bagi pengembangan rajungan, seperti penetapan zona perlindungan permanen rajungan anakan (misalnya di perairan Way Kambas), pelarangan alat tangkap yang merusak, peningkatan kualitas rajungan, dan peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin (cold chain).
Di akhir pemaparan, Taufik menyampaikan terimakasih kepada selurub pihak yang terlibat, seperti Menteri Susi Pujiastuti, kalangan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), para akademisi dan ahli rajungan.
Pemaparan yang disampaikan Taufik Hidayat di Bali ini, senada dengan penjelasan Gubernur saat menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan ( KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Senin, 27 Agustus 2018 lalu.
Saat itu, Gubernur Ridho mengatakan pihaknya mendorong implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.
“Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Lampung, lanjut Gubernur, termasuk penghasil rajungan tertinggi selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, Provinsi Lampung menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Humas Prov Lampung)
