Pengurus Eks PNPM kecamatan Abung Tengah di Tetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi
LAMPUNG UTARA (ISN) – Ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan korupsi dana hibah eks PNPM, dua orang tersangka pengurus kecamatan Abung Tengah di tahan kejaksaan negeri Kotabumi Lampung Utara. Selasa 4 Oktober 2022.
Menurut Wiliam Mamora kuasa hukum tersangka, dugaan yang di sangkakan sementara adalah dugaan korupsi dana hibah eks PNPM tersebut merupakan dana hibah yang bersumber dari bank dunia yang di salurkan melalui dinas PMD kabupaten Lampung Utara.
Diketahui kedua tersangka merupakan Bendahara UPK inisial J dan manager UPT Finance inisial R. Atas eks PNPM kecamatan Abung Tengah dan bukan kepala desa.
Namun sementara dikutip dari Lampung Visual ada muncul jabatan kepala desa meski belakangan menurut kuasa hukum tersangka. Bahwa para tersangka merupakan bukan kepala desa.
Oknum Kepala Desa di kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara (Lampura) berinisial J dan Anak Kandung berinisial R ditetapkan sebagai tersangka ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengelolaan Badan Usaha Bersama Milik antar Desa (BUMADES) ABT Holding Company Kecamatan setempat tahun anggaran 2019-2021.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampura, Mukhzan didampingi Kasi Pidsus Roy S. Andika Sembiring dan Kasi Intel, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (4/10/2022) kepada awak media mengatakan Tersangka J dan R menggulirkan dana tersebut secara pribadi kepada peminjam perorangan tanpa melalui mekanisme verifikasi sehingga banyak pinjaman fiktif dan bermasalah serta tidak pernah membuat laporan bulanan ataupun rekapitulasi jumlah pinjaman dan setoran/angsuran dari peminjam hingga menyisakan saldo dalam rekening ABT Holding Company hanya sebesar Rp. 1.119.534,34.
Perbuatan Tersangka J dan R yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana ABT Finance BUMADES ABT Holding Company. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 10 AD/ART ABT Holding Company dan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2017 Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Lampung Utara.
Kemudian, sebagaimana LHP Inspektorat Kab. Lampung Utara Nomor : 700/105-IRSUS/13-LU/KN/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap penyimpangan pada pengelolaan Unit Usaha ABT Finance dan ABT Mart TA. 2019-2021 pada BUMADES ABT Holding Company mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.238.016.742,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
” Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka, total kerugian negara mencapai 1,2 M lebih dan kita melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 (dua puluh) terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, ” ucapnya.
Terhadap kedua tersangka yang merupakan ayah dan anak itu dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan hukuman paling lama 20 tahun Penjara.
Lebih lanjut, Makhzan menceritakan Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecamatan Abung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Desa, tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) ABT HOLDING COMPANY dan Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESMA ABT HOLDING COMPANY yang mengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dengan anggaran sebesar Rp.1.329.105.514,.
BUMADES ABT Holding Company tersebut dikelola oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) dengan struktur organisasi yaitu Saksi D selaku Direktur, Tersangka J selaku Bendahara dan Saksi HELMIANTO selaku Sekretaris, yang mana BUMADES tersebut terdiri dari 2 (dua) unit usaha yaitu ABT Mart yang dikelola oleh Saksi D dan ABT Finance yang dikelola oleh Tersangka R selaku manager dan J selaku Bendahara. (Fran)
