Miliaran Anggaran Pilwabup Lampung Utara Simpang Siur, Masyarakat Bertanya-Tanya!
LAMPUNG UTARA (ISN) – DPRD Lampung Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 Miliar untuk pemilihan Wakil Bupati. Anggaran itu masuk ke dalam anggaran DPRD Lampung Utara tahun 2021.
“Yang dipersiapkan sebesar Rp5,5 Miliar,” terang M. Salahuddin Bagian Keuangan. hal itu di kutip pada Teraslampung.com november 2020 lalu.
Sementara juga dikutip dari saibumi.com 7 April 2022. Menurut Sekretaris Dewan (Setwan) Lampura, Ahmad Alamsyah anggaran pemilihan wakil bupati Lampung Utara hanya 3 miliar namun bukan khusus untuk tahapan pilwabup, Melainkan dimasukkan kedalam anggaran perjalanan dinas panitia pemilihan pilwabup itu sendiri.
“Itu kisarannya hanya sekitar Rp. 3 Miliar lebih. Tapi bukan untuk khusus tahapan Pilwabup di dewan. Melainkan dimasukkan kedalam anggaran perjalanan dinas panitia pemilihan dalam rangkaian pemilihan Wabup” jelasnya.
Terkonfirmasi pada Syahrulloh bagian hukum, terkait anggaran pilwabup kabupaten Lampung Utara yang ia ketahuin, hanyalah anggaran yang mereka serap sebesar Rp 1,7 miliar. sementara untuk menegetahui jumlah keseluruhan anggaran pilwabup dirinya menyarankan langsung konfirmasi ke sekertaris dewan (Sekwan).
“Kalau untuk bagian hukum itu Rp 1,7 miliar. kalau anggaran yang lainnya ada di persidangan (Pilwabup)”katanya saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon Rabu (13 April 2022).
Syahrulloh juga mengklaim bahwa anggaran 5,5 miliar itu tidak benar adanya. “Tidak ada, bisa tanya sama sekwan tidak ada anggaran 5,5 miliar itu”ujarnya.
Dilain pihak masyarakat Lampung Utara berharap adanya keteransparanan terkait anggaran pemilihan wakil bupati kemarin. Masyarakat menilai di masa pandemi seperti sekarang ini,ditambah lagi kerisis minyak goreng. Sangat di sayang bila adanya pihak-pihak yang sengaja melakukan pemborosan anggaran pemerintah.
“kemana saja penyerapannya anggaran itu, sedangkan Lampung Utara sekarang ini lagi kerisis. Yang jelas kami sangat menyayangkan ini”tanggapnya.
“Jadi kebenarannya ini masih dipertanyakan, apakah secara keseluruhan kegiatan sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak”Pungkas Firmansyah.
Terlebih dikatakan Firman, selain masyarakat langsung Lampung Utara, ia juga mewakili Lembaga swadaya masyarakat (LSM) LP-KPK berharap pihak DPRD untuk dapat lebih transparan mengenai anggaran yang di maksud.
Sementara, ditayangkannya berita ini, kejelasan dan kesimpang siuran terkait anggaran pemilihan wakil bupati Lampung Utara telan miliaran rupiah anggaran masih dipertanyakan. (Fran)
