Lantaran Kecewa Pada Pemkab Tubaba, Tiga Wadah Wartawan Suarakan Keteransparanan
TUBABA (ISN) – Forum wartawan media harian tulangbawang barat bersatu (FW-MTB), Pengurus daerah ikatan media online (PD-IWO) dan Dewan pimpinan cabang Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengaku, kecewa atas sikap pemerintah Kabupaten setempat yang tidak memperhatikan serta mempedulikan para insan pers.
Bahkan diketahui, didalam anggaran yang digelontorkan Pemkab Tubaba, sebesar puluhan milyar untuk tanggulangi dampak Covid-19 ini, tidak ada sedikitpun perhatian kepada media dan insan pers. Jum’at, 15 Mei 2020.
“lni sungguh disayangkan, dan sangat mengecewakan. Media dan pers juga menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Tetapi mengapa malah tidak diperhatikan, padahal insan pers ini juga sangat rentan terpapar Covid-19,”kata Ari Irawan selaku Ketua FW-MTB pada Jum’at, 15 Mei 2020 siang.
Di satu sisi, kata Irawan (Sapaan akrab ketua FW-MTB), pihaknya mengapresiasi pemerintah dalam memperhatikan masyarakat dengan memberikan berbagai bantuan sosial terutama, untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, yang sedang tidak bekerja atau buruh dengan penghasilan harian menjadi sulit mencari nafkah di luar rumah karena adanya peraturan Work For Home (WFH) atau anjuran dirumah saja, serta mereka yang terpapar Covid-19.
Namun, di sisi lain, pemerintah melupakan satu komunitas seperti pers. Padahal banyak juga pers yang mengharapkan penghasilan ditengah pandemi covid-19 ini.
“Tentu pers ini juga masih dikategorikan prasejahtera. Selain itu, perusahaan media saat ini juga sedang mengalami guncangan hebat karena situasi dan kondisi (sikon) perekonomian yang tidak
stabil,”paparnya.
Sementara Abdi Patoni, Ketua PD-IWO Tubaba juga menuturkan, Penghasilan perusahaan media bersumber dari oplah, iklan dan jalinan kerja sama dengan mitra, baik instansi pemerintah, BUMN, swasta maupun pengusaha. Sementara, selain sikon saat ini yang tidak stabil, akibat munculnya wabah Covid-19 di dunia hingga memasuki wilayah Indonesia.
“Hal ini tentunya berdampak terhadap perusahaan media dan insan pers. Belum lagi, perusahaan pers harus memikirkan gaji karyawannya dan juga pajak percetakan serta web, untuk setiap lembar kertas yang diproduksi serta pemeliharaan web. Sementara, Iklan-iklan dan kerja sama juga sudah sulit diperoleh, bahkan kewajiban Pemkab Tubaba kepada media sebelumnya pun ada yang masih tertahan belum diselesaikan, jadi, sangat memprihatinkan kondisi yang dialami ini,”Tuturnya.
Terlebih lagi, sambung Abdi Patoni, Ditengah-tengah kegalauan tersebut, media dan insan pers harus tetap berkontribusi dan memproduksi berita secara profesional, untuk ikut mencerdaskan masyarakat dan juga ikut berperan serta dalam melawan hoaks.
“Ini sungguh membuat kita miris. Oleh karena itu, kita meminta inisiatif Pemkab Tubaba agar memperhatikan keadaan perusahaan pers dan insan media ini. Kita tidak minta profesi kita dihargai, kita juga tidak minta secara berlebihan. Namun setidaknya ada sedikit kepeduliannya terhadap perusahaan media dan insan pers ini,”tegasnya.
Dilain sisi, Mirhan, selaku ketua DPC-KWRI Tubaba, berharap agar Pemkab bisa memberikan sejenis insentif untuk insan pers yang sudah berjibaku memburu berita di lapangan, terutama terkait Covid ini.
“Lalu, lalu Pemkab Tubaba untuk mengimbau Instansi-instansi di Pemerintahan agar menjalin kerja sama dengan media, seperti Iklan-iklan atau advetorial. Setidaknya ini sudah sangat membantu. Janganlah pers ini dilupakan,”Pinta Mirhan.
Lebih lanjut, Mirhan mengajak insan pers khususnya di Kabupaten Tubaba, agar mendesak Pemkab setempat dan gugus tugas percepatan Penanganan Covid-19 Tubaba agar transparansi soal anggaran.
“Desak Pemkab dan gugus depan transparansi soal anggaran, jangan sampai ada dusta diantara kita, sehingga mengarah pada memanfaatkan kehadaan demi memperkaya diri Pihak-pihak tertentu.”Pungkasnya. (*)
