Ketua PRD dan LSM serta Sejumlah Ormas Soroti HUT Kota Metro Non Budget

 Kota Metro, Intisarinews.co.id —  Festival Putri Nuban 2024,Kota Metro –  Festival Putri Nuban 2024, Semarak HUT Kota Metro ke 87, Non Budget tapi berproses lelang tender, menjadi sorotan kalangan praktisi Ormas/LSM di Kota Metro yang menilai tegas Wali Kota Metro hanya mementingkan kegiatan jabatan yang menguntungkan dirinya, apa lagi di musim tahun politik.

Penilaian itu bukan tidak mendasar, pertama kegiatan HUT Kota Metro, terpecah dengan berbagai agenda di tiap OPD hingga tingkat Kecamatan, yang tentu terjadwal menghadirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Lalu, akan ada pelaksanaan pelayanan publik terpusat di Gedung MPP pada tanggal 09 Juni 2024 menjadi kesatuan rangkaian HUT Kota Metro.

“Inilah yang disebut, kurang pedulinya Pemerintah Era saat ini terhadap HUT Kota Metro yang mustinya menjadi ajang pesta rakyat, menyuguhkan berbagai pameran pembangunan dan pelayanan terpusat dalam Festival Putri Nuban. Bukan justru memecah agenda khsusus, berujung penilaian negatif untuk kepentingan jabatan Wali Kota yang maju kembali di Pilkada 2024 mendatang”.

Demikian kata Ketua PRD Kota Metro, Bambang Hermanto, bersama pihak LSM GETAR dan beberapa punggawa Ormas/LSM lainnya, saat bersilaturahmi dengan panitia pelaksana kegiatan Metro Fair 2024 di lapangan Samber Park, Minggu, 02 Juni 2024.

Bambang menegaskan, baru kali ini hajat Metro Fair yang menjadi ajang pesta rakyat, dan Pemerintah yang mustinya menyuguhkan pameran – pameran dan prestasi pemerintah untuk Kota Metro kepada masyarakat, malah justru membuat agenda sendiri di tiap OPD dan Kecamatan yang tentunya hanya dihadiri warga terkoordinir dan sesuai undangan bahkan arahan hadiri kegiatan.

“Ini yang disebut Empowering kekuasaan bukan Kekuasaan yang Empowering. Jadi, sangat lucu HUT Kota Metro judulnya Metro Fair NON Budget. Dimana wibawa Pemerintah Kota Metro. Miris lagi, ada 6 OPD pelayanan publik tidak sama sekali mensupport kegiatan Festival Putri Nuban 2024 yang berlangsung di Lapangan Samber Park. Padahal sudah ada surat tertanda tangani Sekda atas nama Wali Kota Nomor : 045.2/543/SETDA/01/2024,” tegasnya.

Bambang juga meminta pihak legeslatif Kota Metro harus melihat kondisi ini. Berapa dan bagaimana pengunaan anggaran untuk hajat hari jadi Kota Metro.

“Kalaupun tidak ada anggaran, sangat tidak masuk akal, minumal support penuh pelaksanaan Metro Fair. Dan baru kali ini terjadi di Provinsi lampung bahkan Se Indonesia, peringatan Hari Jadi Non Budget. Sementara untuk agenda OPD, Badan/Instansi rangkanya HUT Kota Metro teranggarkan khusus”.ungkapnya.

“Pemerintah dalam hal ini, jangan hanya mementingkan agenda pribadi. Ini masa tahun politik, dan OPD harus benar – benar menunjukan netralitas tidak melakukan praktik politik haram yang di kemas dalam sebuah agenda terjadwal untuk Wali Kota,”imbuh Bambang Hermanto.

Dilain pihak, Ketua LSM GETAR Lampung, Syaheri menyampaikan sependapat apa yang di utarakan rekan – rekan dari PRD, dan tentunya mensupprot apresiasi kepada pihak EO CV.Sapusodo dan tim panitia pelaksana, meski Non Budget, mereka dapat dan mampu melaksanakan kegiatan Metro Fair 2024 secara mandiri.

Meski demikian, pemerintah mustinya memberikan support penuh, bukan justru membebani pihak EO dengan berbagai permintaan. Tentu dari LSM GETAR, juga meminta pihak DPRD mengkritiki hal ini, ini membawa nama Kota Metro.

“Hajat pesta rakyat, tanpa di dukung penuh dari Pemerintah, malah justru membuat ragaman agenda tersendiri yang terjadwal dengan kehadiran Wali Kota. Ini yang tidak fair, dan wajar jika kedepan banyak sorotan negatif dari publik,”ujar Syaheri. (*) Semarak HUT Kota Metro ke 87, Non Budget tapi berproses lelang tender, menjadi sorotan kalangan praktisi Ormas/LSM di Kota Metro yang menilai tegas Wali Kota Metro hanya mementingkan kegiatan jabatan yang menguntungkan dirinya, apa lagi di musim tahun politik.

Penilaian itu bukan tidak mendasar, pertama kegiatan HUT Kota Metro, terpecah dengan berbagai agenda di tiap OPD hingga tingkat Kecamatan, yang tentu terjadwal menghadirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Lalu, akan ada pelaksanaan pelayanan publik terpusat di Gedung MPP pada tanggal 09 Juni 2024 menjadi kesatuan rangkaian HUT Kota Metro.

“Inilah yang disebut, kurang pedulinya Pemerintah Era saat ini terhadap HUT Kota Metro yang mustinya menjadi ajang pesta rakyat, menyuguhkan berbagai pameran pembangunan dan pelayanan terpusat dalam Festival Putri Nuban. Bukan justru memecah agenda khsusus, berujung penilaian negatif untuk kepentingan jabatan Wali Kota yang maju kembali di Pilkada 2024 mendatang”.

Demikian kata Ketua PRD Kota Metro, Bambang Hermanto, bersama pihak LSM GETAR dan beberapa punggawa Ormas/LSM lainnya, saat bersilaturahmi dengan panitia pelaksana kegiatan Metro Fair 2024 di lapangan Samber Park, Minggu, 02 Juni 2024.

Bambang menegaskan, baru kali ini hajat Metro Fair yang menjadi ajang pesta rakyat, dan Pemerintah yang mustinya menyuguhkan pameran – pameran dan prestasi pemerintah untuk Kota Metro kepada masyarakat, malah justru membuat agenda sendiri di tiap OPD dan Kecamatan yang tentunya hanya dihadiri warga terkoordinir dan sesuai undangan bahkan arahan hadiri kegiatan.

“Ini yang disebut Empowering kekuasaan bukan Kekuasaan yang Empowering. Jadi, sangat lucu HUT Kota Metro judulnya Metro Fair NON Budget. Dimana wibawa Pemerintah Kota Metro. Miris lagi, ada 6 OPD pelayanan publik tidak sama sekali mensupport kegiatan Festival Putri Nuban 2024 yang berlangsung di Lapangan Samber Park. Padahal sudah ada surat tertanda tangani Sekda atas nama Wali Kota Nomor : 045.2/543/SETDA/01/2024,” tegasnya.

Bambang juga meminta pihak legeslatif Kota Metro harus melihat kondisi ini. Berapa dan bagaimana pengunaan anggaran untuk hajat hari jadi Kota Metro.

“Kalaupun tidak ada anggaran, sangat tidak masuk akal, minumal support penuh pelaksanaan Metro Fair. Dan baru kali ini terjadi di Provinsi lampung bahkan Se Indonesia, peringatan Hari Jadi Non Budget. Sementara untuk agenda OPD, Badan/Instansi rangkanya HUT Kota Metro teranggarkan khusus”.ungkapnya.

“Pemerintah dalam hal ini, jangan hanya mementingkan agenda pribadi. Ini masa tahun politik, dan OPD harus benar – benar menunjukan netralitas tidak melakukan praktik politik haram yang di kemas dalam sebuah agenda terjadwal untuk Wali Kota,”imbuh Bambang Hermanto.

Dilain pihak, Ketua LSM GETAR Lampung, Syaheri menyampaikan sependapat apa yang di utarakan rekan – rekan dari PRD, dan tentunya mensupprot apresiasi kepada pihak EO CV.Sapusodo dan tim panitia pelaksana, meski Non Budget, mereka dapat dan mampu melaksanakan kegiatan Metro Fair 2024 secara mandiri.

Meski demikian, pemerintah mustinya memberikan support penuh, bukan justru membebani pihak EO dengan berbagai permintaan. Tentu dari LSM GETAR, juga meminta pihak DPRD mengkritiki hal ini, ini membawa nama Kota Metro.

“Hajat pesta rakyat, tanpa di dukung penuh dari Pemerintah, malah justru membuat ragaman agenda tersendiri yang terjadwal dengan kehadiran Wali Kota. Ini yang tidak fair, dan wajar jika kedepan banyak sorotan negatif dari publik,”ujar Syaheri. (*/Man))