Kepala Sekolah SMKN 1 Rawa Jitu Utara Diduga Pungli Dan Pengkas Habis Bantuan KIP

MESUJI (ISN) – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 (satu) Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung di duga pengkas Habis anggaran bantuan perogram pemerintahan pusat untuk murid, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejak awal mula Nasrudin menjabat sebagai kepala sekolah di sekolahan tersebut.Hal tersebut di katakan para murid dan wali murid bahwa pemangkasan dan pemungutan biaya sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun ini.
Di katakan para wali murid bahwa murid yang mendapatkan bantuan KIP sebesar 1 juta rupiah selain dana tersebut di ambil pihak sekolah,mereka juga harus menambah uang tunai sebesar Rp 200.000. dan bagi murid yang tidak mendapatkan bantuan KIP mereka harus membayar tunai Rp 1.200.000 ke pihak sekolah dengan bukti kwitansi yang menjelaskan bahwa dana tersebut untuk ujian Nasional,Insfrastruktur dan rangkaian ujian nasional.Jumat 20/12/2019.

“pihak sekolahan bilang dana tersebut di pergunakan untuk membangun tower,wc,pembangunan parkiran motor, gajih honor,”ungkap wali murit kelas 12 saat di konfirmasi dirumah.

Hal Tersebut juga di katakan para murid kelas 10 saat di konfirmasi media ini disekolah.Murid-murid mengatakan bahwa pembayaran yang di minta pihak sekolah adalah untuk biaya pembanguan berupa gedung sekolah dan lainnya ,di tanya terkait tanda bukti pembayaran para murid juga mengatakan, mereka memiliki bukti pembayaran berupa kwitansi yang mereka terima melalui ibu Susi petugas TU.

Berita Sebelumnya: https://www.intisarinews.co.id/kepsek-smkn-1-rawa-jitu-utara-di-duga-rampas-dan-pungli-900-ribu-per-murid/

”kami dapet KIP,tapi kami gx tau (kejelasannya), kalo kelas sepuluh,kami di tarik pungutan sebesar Rp 700.000.Yang kami tahu untuk pembangunan gedung sekolah,selain itu ada pembayaran seragam sebesar Rp 468.000,”ungkap murid-murid kelas 10.

Di benarkan susi, petugas tata usaha (TU) di sekolah bahwa penarikan dan pemangkasan KIP itu benar adanya,susi juga menjelaskan secara rinci jumlah seluruh murit yang ada di sekolahan tersebut,berjumlah 152 orang dan jumlah murid yang mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintara (KIP) sebanyak 63 orang siswa,kemudian Uang yang di tarik oleh pihak sekolah, berpariasi nominalnya.

“saya hanya menerima pembayaran saja,tahun sebelumnya di pungut 900.dan tahun 2019 ini di tarik 700,jumlah murid yang mendapatkan KIP sebanyak 63 orang,kelas 12 di kenakan pembayaran 500 ribu kalo di pergunakan untuk buat apa saya gx tahu, yang saya tahu dana tersebut untuk buat lahan parkir.kalo uangnya ada sama kepala sekolah,”jelas Susi petugas TU saat di konfirmasi di kantor sekolah.

Juga di katakan Susi terkait dana KIP,mengapa penerima bantuan sampai tidak tahu jumlah uang bantuan yang mereka dapatkan.Susi mengatakan bahwa pencairan dana KIP, kepala sekolah dan bendahara yang mencairkannya.“kalo pencairan dana kip di bank apa saya gx tahu,karna bendahara dan kepala sekolah yang mencairkannya dengan cara kami meminta foto kopy (dokumen dari murid),”jelasnya.

Di konfirmasi pada Hamdani sebagai ketua komite dan penjaga sekolah, dia mengatakan bahwa dia menjabat sebagai ketua komite sudah selama 2 tahun terahir ini di tambahkannya lagi,anggaran yang di tarik dari murit langsung,dan dari anggaran KIP siswa.pihak sekolah pergunakan untuk pembanguan.

“Anggaran di tahun 2017 di gunakan untuk pengerasan tanah di lapangan sekolah,tahun 2018 di pergunakan untuk tempat parkir sepeda,jembatan,rehap wc,hasil penarikan di tahun 2019 untuk pasang teralis. kami bukan bekerja sama sih,kalo uangnya sama bendahara tapi di kordinir oleh kepala sekolah,”jelas Hamdani selaku Komite.

Saat di sindir mengenai dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) apakah masih kurang untuk oprasional dan yang lain,Hamdani mengatakan dia hanya di butuhkan sebagai komite saat pihak sekolah membutuhkannya Hamdani juga mengatakan dia mengetahui hal ini sudah 3 tahun terhitung dari tahun 2017.”Akukan sipatnya begitu sekolah membutuhkan aku di panggil musyawarah,(terkait potongan KIP dan Pungutan) ini, katanya (pihak sekolah) ada surat yang memperbolehkan minta bantuan kepada wali murit,”urainya Hamdani.

Hasil Konfirmasi di kediamannya diberabasan Nasrudin selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Rawa Jitu Utara, terkait pemangkasan dana KIP dan pungutan serta dana BOS di kemanakan dana yang terkumpul tersebut selama kurang lebih 4 tahun ini,hingga munculnya dugaan Pungli,korupsi dana bos dan anggaran DAK untuk pembangunan,Nasrudin terkesan bungkam.
Diberitakan sebelumnya hasil konfirmasi pada Nasrudin di rumahnya yang mana dia menjanjikan pada media ini,Nasrudin akan menjawab konfirmasi di sekolah pada hari kamis 19 desember 2019.Namun Narudin mangkir dari janjinya.

Dalam lingkungan sekolah terlihat ada bebrapa ruang kelas tak terpakai dan ada lebih dari satu bangunan gedung yang baru di bangun sementara di duga bersumber anggarannya berasal dari APBD Provinsi.
Sementara di kutip dari artikel Ombudsman Repoblik indonesia Pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.400.000/siswa/tahun yang disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Hingga di terbitkannya berita ini,belum ada klarifikasi atau tanggapan jelas dari Nasrudin selaku kepala sekolah SMKN 1 Rawa Jitu Utara kabupaten Mesuji provinsi lampung terkait pemangkasan habis bantuan KIP siswa,anggaran dana BOS dan sumber anggaran pembangunan gedung-gedung di sekolah yang ia pimpin selama 4 tahun.
(Tim)