Harapan Komisi V DPRD Lampung Pada BPIH Untuk Keuntungan Jamaah Haji
BANDAR LAMPUNG (ISN) – Penyimpanan dan pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama diharapkan dapat menciptakan benefit atau keuntungan bagi para calon jemaah haji yang gagal berangkat ibadah haji tahun ini. Sehingga keuntungan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh calon jemaah haji ketika penyelenggaraan ibadah haji di tahun yang akan datang.
Harapan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Aprilianti, Rabu (3/6/2020). Menurut Aprilianti yang juga merupakan salah satu calon jemaah haji yang gagal berangkat ibadah haji itu, penyimpanan BPIH di bank tentu akan menghasilkan keuntungan bagi BPKH, dan juga selayaknya calon jemaah haji mendapatkan keuntungan itu.
“Paling tidak ada program dari BPKH ini untuk memberikan benefit kepada calon jemaah haji yang tertunda. Gak tahu bagaimana bentuknya apakah nanti misalnya ditambah living cost-nya, atau pun misalnya ada pelayanan khusus yang lebih ketika nanti di sana (Arab Saudi), atau misalkan ditambah juga suatu bonus untuk para jemaah haji,” ujar Aprilianti.
“Kan uang kita juga yang disimpan. Persoalan nanti ketika di tahun berikutnya ada kenaikan ongkos haji, kalau ada benefit dari situ tinggal ditambahkan,” sambungnya. Ia juga meminta kepada BPKH harus benar-benar transparan dalam pengelolaan BPIH jemaah haji. Sebab itu merupakan dana umat untuk beribadah menjalankan perintah Allah SWT.
“Kita mengharapkan karena ini urusannya dengan agama, harus benar-benar transparan, jangan sampai ada maksud lain, disalahgunakan, jangan sampai. Saya berpikir kalau kita di Lampung 7.040 calon jemaah dikalikan dengan biayanya cukup besar sekali angka itu,” tegasnya.
Guna mengetahui lebih jelas terkait BPIH yang disimpan oleh BPKH dan soal pembatalan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, kata Apriliati, pihaknya di komisi V DPRD Lampung dalam waktu dekat akan mengudang dari perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
“Tetap akan kita laksanakan funsi pengawasan kita, karena terus terang saja dana itu kalau dihimpun sekian juta umat cukup besar, apa lagi rata-rata penambahan kita kemarin Rp9 juta sampai Rp10 juta, di luar Rp25 juta setoran awal,” katanya. (ADV)
