LAMPUNG UTARA (ISN) – Diberitaan sebelumnya pada media Kupastuntas, pemerintahan desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran, yang mana dugaan-dugaan terkait mengarah kepada Korupsi.
Menanggapi hal tersebut disayangkan, kepala desa Tulung Balak, Hendra malah memberikan klarifikasi melalui media lain. Dengan mengatakan bahwa semua pengelolaan sudah sesuai aturan dan tidak ada keluhan atau penyimpangan.
Dilain pihak namun hal tersebut langsung mendapatkan sanggahan dari tokoh desa setempat yang mana menyatakan bahwa klarifikasi kades Tulung Balak merupakan sebuah kebohongan.
“Saya berani berhadapan dengan Kades dan sekdes bahwa tidak ada transparansi tentang semua pembagunan didesa, PKK tidak ada kegiatan bahkan dalam kegiatan karang taruna tidak pernah ada support dari kades tapi setelah muncul pemberitaan seluruh pemuda di desa diajak maen kepantai oleh kades” jelas Narasumber yang sengaja dirahasiakan pada media kupastuntas.
Kembali dikatakannya bahwa badan usaha milik desa (Bumdes) Tulung Balak sepenuhnya dikelola secara pribadi oleh Kades (Hendra) kemudian baru diketahui kolam pemancingan disamping rumah kades milik Bumdes pasca pemberitaan sebelumnya.
“Kami baru tahu setelah ada penjelasan di media lain bahwa kolam itu punya desa, kalo BRI link memang punya Bumdes tapi pengelola juga menceritakan bahwa seluruh uang di pegang oleh Kades” imbuh warga setempat..
“Belum lagi terdapat potongan yang dilakukan kades terhadap insentif perangkat desa mulai dari Sekdes sampai Kadus dengan jumlah bervariasi dan tidak ada satupun papan informasi tentang kegiatan pembangunan demikian dengan musyawarah desa hanya mengundang yang pro dengan kades” pungkasnya.
Ditempat terpisah Ketua LSM Gempur Lampura, Ahmad Syarifudin meminta semua pihak terkait untuk jangan hanya berpangku tangan terhadap dugaan-dugaan yang ada pada pemerintahan desa Tuling Balak.
“Ini semakin seru, pihak terkait sebaiknya melakukan pemeriksaan seperti Inspektorat, PMD dan APH harus memastikan kebenaran informasi itu” jelas Ahmad Syarifudin.
Melalui sambungan telepon, Sekdes Tulung Balak, Maman mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik dan mengundang pihak Kupastuntas untuk ngopi bareng.
“Kalo KPM PKH kita cuma 48 orang bang, salah informasi itu demikian halnya dengan pengelolaan DD sudah transparan kok tapi kalo hubungan keluarga, seluruh perangkat desa karena desa ini kecil (258 KK), kalo PKK saya ngak tahu tanya ibu kades, juga karang taruna. Baiknya maen kedesa biar bisa ngopi dan ngerokok bareng kami mau bermitra” ungkap Maman, Rabu (21/09/2021).
Terkait program lain, namun ketika dikonfirmasi mengenai papan informasi pada pelaksanaan proyek SPAM JP 2021 di desa itu, Sekdes mengakui tidak ada. Kemudian ia mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua KSM (pelaksana) karena musyawarah.
“Kalau itu tidak ada (papan proyek), enaknya ketemu aja bang namun sekedar info pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALDS) pagu Rp.536 juta untuk 67 titik dan SPAM JP senilai Rp 322.500.000 dan mohon dijaga bang” ujar Sekdes.
Menanggapi hal tersebut Inspektur Pembantu Wilayah Khusus (Irbansus) Inspektorat Lampura, Agus Bisri Kosyandi mengatakan bahwa terkait permasalahan itu pihaknya akan segera memanggil Pihak Pemdes Tulung Balak.
“Secepatnya nanti akan kita minta konfirmasi, sedang cari waktu untuk dapat hadir ke Inspektorat Lampura” jelas Agus.
Sementara belum lama ini Mantan kepala desa Beringin kecamatan Abung Kunang di jemput paksa dan di tetapkan sebagai tersangka atas tindakan korupsi di pemerintahan desa yang ia pimpin sebelumnya. Akankah Kades Tulung Balak akan menyusul dengan dasar dugaan serupa.
(TIM)