DPRD Lampura Akan Dalami Anggaran Media di Kominfo & Bapeda

LAMPUNG UTARA (ISN) – Kuatnya dugaan adanya permainan yang mengarah kepada korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) atas perealisasian anggaran media tahun 2022 ini yang sedang berjalan di dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) kabupaten Lampung Utara (Lampura) mencuat, apa tanggapan pihak DPRD kabupaten setempat. Minggu 16/10/2022.

Sebesar kurang lebih dugaan 4 miliar rupiah tahun berjalan dari awal tahun 2022 hingga kini dipersoalkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Utara dalam fungsi pengawasan dan Aparat Penegak hukum (APH) jangan kecolongan.

pasalnya perealisasian anggaran yang sudah di realisasikan sebelumnya dinilai belum transparan. Bagaimana tidak hal itu mengemuka lantaran, meski sebagain anggaran sudah direalisasikan namun masih ada saja media yang hingga kini belum dapat pencairan.

Sementara terkonfirmasi pada Doni Ferwari selaku kepala dinas Komunikasi dan informasi, dirinya menjelasklan bahwa anggaran yang di kelola dinas yang ia pimpin hanya kisaran 2 miliar saja.

“Punya kami (anggran) hanya 1,9 atau 2 miliar saja itupun termasuk anggaran Wifi kornal. lebih besar anggaran di DPRD.”

“Kalau anggaran kami (Komifo) 4 miliar, tidak pusing kepala kami, pasti lempeng”terang kepala dinas kominfo lampung utara.

namun soal lain dikatakan Doni, ia menceritakan terkait Firmansyah kepala bidang (Kabid) informasi dan komunikasi (Infokom) dimana dikatakannya, mengenai bilamana terdapat masalah di kemudian hari.  Dirinya tetap akan solid membantu lantaran persoalan yang dapat timbul tetap akan membawa dirinya selaku kepala dinas.

“Saya bilang sama Firman, tidak usah kamu kawatir. saya tidak punya pikiran jelek, itu tidak ada. terjadi apa-apa kamu selaku PPTK di Infokom, saya bertanggung jawab penuh, karena saya juga pasti kena”ujarnya.

Sementara dilain pihak, melalui pesan WhatsApp Firman mantan kepala bidang Infokom dan PPTK yang kini telah berpindah tugas di dinas Sosial kabupaten setempat menegaskan, bahwa dirinya masih memiliki dan menyimpan arsip atas perealisasian anggaran, pada media-media yang sudah order dan terbayar saat ia menjabat.

“Untung saja saya catat mana yang saya order, mana yang sudah dibayar. (Kemudian) di luar itu (merupakan) urusan Doni”

Diduga terkait dugaan order berita Advertorial (ADV) yang mana kuat dugaan atas permainan berupa pengkondisian order, pada beberapa media cetak dengan dugaan motif nepotisme yang mengarak kepada suap atau bisa dikatan order bagi dua pada pihak oknum dinas itu sendiri, lebih jelas diungkapkan Firman, bahwa ada order di duga berupa Order ADV atau sejenisnya memakai memonya namun tanpa sepengetahuan dirinya.

“Ya memang ada yang tanpa sepengetahuan saya. Tapi pakai nama saya yang pesan” singkatnya.

Hingga kini belum diketahui jelas, anggaran yang sudah di realisasikan pada tahun 2022 ini dan di realisasikan ke media mana saja.

Dugaan serupa juga bakal mencuat pada kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) kabupaten Lampung Utara atas anggaran media. Mulai dari beberapa tahun terahir hingga kini. Hal itu juga menjadi lirikan pihak DPRD untuk mendalaminya.

Hal itu mengemuka lantaran para media mempertanyakan anggaran-anggaran media didinas Bapeda kabupaten Lampung Utara, lantaran terkesan sembunyi-sembunyi.

hingga berita ini ditayangkan, belum terkonfirmasi dan di ketahui siapa dan bidang apa yang mengelola anggaran media beberapa tahun terahir hingga kini di kantor Bapeda Lampung Utara. (Fran-tim)