DPRD Lampung Awasi APBD Agar Gunakan Produk Lokal 40 Persen Sesuai Arahan Mendagri
BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bakal mengawal usulan anggaran penerimaan belanja daerah (APBD), yang harus membelanjakan produk lokal sebesar 40%.
Pengawasan itu, khususnya dilakukan pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2022 mendatang.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian baru-baru ini.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menilai arahan Mendagri M. Tito Karnavian tersebut, memang sejalan dengan arahan presiden.
“Harus mengurangi produk impor, Provinsi Lampung dan kabupaten/kota diharapkan lebih mengutamakan produk local. Kami berharap, home industri tingkat lokal dan nasional bisa digunakan,” jelas Mingrum Gumay, Senin (6/6).
Menurutnya, kedepan pengawasan akan dilakukan langsung ke organisasi perangkat daerah (OPD) melalui komisi-komisi di DPRD sebagai mitra kerja. Biasanya melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Jika dipandang perlu, ya nanti komisi yang berkaitan yang akan turun, mengecek,” tandasnya.
Politisi PDIP Lampung itu menilai, memang produk impor harus distop, kecuali barang-barang yang sifatnya krusial, dan harus mengutamakan produk dalam negeri.
“Kalau yang dalam negeri ada, apalagi di Lampung ada, ya diutamakan, dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang mulai merangkak, pasca pandemi ini. Jadi itu yang harus diutamakan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Mendagri M. Tito Karnavian menegaskan, bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) harus mencantumkan rencana pembelian 40 persen produk dalam negeri.
“Salah satu yang kita lakukan untuk mengikat adalah saat mengajukan APBD harus ada lampiran rencana pembelian barang dalam negeri 40 persen dari potensi belanja barang/jasa dan modal. Kalau tidak ada itu, tidak akan kita setujui APBD-nya,” ujar Mendagri, di Jakarta, Kamis (2/6).
Tito Karnavian secara tegas mengatakan tak akan menyetujui usulan APBD yang tidak mencantumkan penggunaan produk dalam negeri sebanyak 40 persen dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Bahkan, Tito Karnavian meminta gubernur melakukan langkah serupa dalam meninjau APBD yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mendukung gerakan ‘Bangga Buatan Indonesia’ sebagaimana yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
