DPRD Dongkol Dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
BANDAR LAMPUNG (ISN) – Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi tidak professional saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Lampung selain tidak tepat waktu, Kepala Dinas BMBK, Mulyadi tidak membawa data dan staf yang kompeten.
Alhasil Anggota Komisi IV DPRD Lampung kecewa dengan sikap Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Alasannya dinas BMBK ini tidak membawa dokumen kegiatan, saat hearing evaluasi APBD 2019 dan perencanaan 2020, Senin (27/1/2020).
Kekecewaan anggota DPRD ini berawal saat Hearing yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, baru dimulai pukul 13.30 WIB karena keterlambatan dinas BMBK. Hal ini diperparah ketika hearing berlangsung kepala dinas BMBK Mulyadi tidak membawa data yang lengkap serta personil yang berkompeten.
“Hearing ini sebagai salah satu tugas dan fungsi dewan menjalankan pengawasan, ini kan sudah tertunda beberapa kali, seharusnya kepala dinas sudah menyiapkan data yang diperlukan.”kata Sekretaris komisi IV Kostiana disela-sela hearing yang berlangsung.
Menurutnya, politisi partai PDIP ini, apa yang dilakukan oleh Mulyadi sebagai perpanjangan tangan Gubernur Lampung terkesan seperti tak menghargai tugas dan fungsi DPRD.
“Mereka itukan perpanjangan tangan eksekutif, apalagi BMBK ini merupakan jantungnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang program Gubernur Lampung. Alhasil hering ini kita tunda. Karena, apa yang mau kita bahas jika tidak ada bahannya, ini kan untuk evaluasi anggaran APBD 2019 serta pembangunan di 2020, besok jika perlu, rekanan pemenang didatangkan juga,” kata dia.
Hal senada diungkapkan Soni Setiawan, politisi PKB ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas BMBK Lampung.
“Ini kan lucu, masa kita tidak bisa menanyakan langsung dengan orang yang menangani, seharus nya Kadis membawa eselon 3 yang mengetahui teknisnya, kalo begini kita bingung apa yang mau kita bahas data tidak ada personil tidak lengkap,” ketusnya
Ungkapan kekecewaan juga diucapkan Iswan Hamdi Cahya. Dikatakannya kepala dinas BMBK terlaku mempercayakan kepada stafnya terkait data atau dokumen yang ingin dibahas.
“Seharusnya ketika mau berangkat dia kan (Kepala Dinas-Red) bisa tanya dulu kepada staf nya apa saja yang harus dipersiapkan, jangan dianggap dirinya one Man show (bekerja sendiri). Jika begini kan menunjukan kepemimpinan yang tidak cakap,” tandasnya
Sementara itu, Kepala BMBK belum bisa dimintai keteranganya terkait tidak membawa dokumen lengkap untuk hearing. (*)
