Bupati Pesisir Barat Hadiri Penandatanganan APIP dan APH
Pesisir Barat(ISN) – Bupati Pesisir Barat DR.Drs.Hi.Agus Istiqlal. SH.,MH Menghadiri Rakorwasda dan sosialisasi perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal Penanganan Laporan atau Pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung. Perjanjian di gelar di Balai Keratun. Kamis (22/11)
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH , dihadiri Wakil gubernur Lampung H. Bachtiar Basri, Kapolda Lampung Irjen. Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Kajati Lampung Dr. Susilo Yustinus, SH.,MH dan Bupati atau Walikota , Wakil Bupati atau Wakil Walikota Se-Provinsi Lampung. Sementara Bupati Pesisir Barat DR.Drs.Hi.Agus Istiqlal. SH.,MH didampingi oleh Inspektorat Kab.Pesisir Barat Edy Mukhtar, SP.
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Kajari Lambar – Pesisir Barat dan Kapolres Lambar – Pesisir Barat.
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyambut baik pelaksanaan amanat undang-undang ini.
“Saya harap perjanjian ini memberi ruang kerja harmonis bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk saling bertukar informasi dan data atau dokumen berkaitan dengan pengaduan masyarakat,” katanya.
Dikatakannya pula perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberi ruang kerja sama saling bertukar informasi data atau dokumen berkaitan dengan pengaduan masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi ASN untuk bekerja mengikuti undang-undang yang berlaku.
“Jadi setiap pengaduan atau laporan masyarakat harus memenuhi unsur-unsur sesuai dengan PP 12 tahun 2017, yaitu ada identitas jelas pelapor, nama dan alamat serta tema yang dilaporkan, dan poto copy identitas pelapor yang masih berlaku, memberi kepastian hukum bagi ASN untuk bekerja mengikuti undang-undang yang berlaku,” tambahnya. (MDS/red)
