Bupati dan Ketua DPRD Lampura Tidak Hadiri Pelantikan DPD KNPI Versi Lain, M. Alfin Apresiasi
OTT KPK
LAMPUNG UTARA (ISN) – Atas Dugaan terbentuknya DPD KNPI versi lain di kabupaten Lampung Utara, yang secara keabsahan masih menjadi sorotan publik. Mengaku secara aklamasi Imausyah sebagai ketua, mengelar pelantikan pengurus DPD kabupaten setempat, bupati dan pejabat penting lainnya tidak hadir. Kamis (31/03).
Ketidak hadirannya bupati dan ketua DPRD kabupaten Lampung Utara serta pejabat-pejabat penting lainnya, terindikasi seperti sudah mengetahi bahwa pelantikan atas DPD KNPI versi lain itu, yang di gelar di Gedung Olahraga (GOR) Setadion Sukung Kotabumi masih mengandung persoalan yang belum terselesaikan di tingkat pusat.
Diketahui pelantikan DPD KNPI kabupaten Lampung Utara tersebut merupakan versi Haris Pertama. Kendati demikian meski Bupati dan ketua DPRD Lampung Utara tidak terlihat hadir di acara pelantikan tersebut, namun terlihat kepala Kesbangpol Padli yang namanya sempat viral terseret kasus Agung Ilmu Mangkunegara mantan bupati kabupaten setempat, dengan kasus pembuka OTT oleh KPK.
Dilain pihak menurut Muhammad Alfin ketua DPD KNPI Lampung Utara persi pemerintah sebelumnya. Menanggapi, meski kini masa jabatan dirinya sudah habis namun KNPI pusat yang kini di pegang oleh ketua-ketua beberapa versi yang sudah menyatakan bersatu atau islah, bersepakat akan mengadakan kongres bersama mendatang demi keberlangsungan KNPI versi pemerintah lebih baik lagi.
Hal itu lanjut Alfin, secara otomatis DPD KNPI khusunya sekarang ini, yang sesuai dengan atuaran sejalan dengan pemerintah masih menunggu hasil Kongres DPP dan Musda oleh DPD 1 provinsi Lampung. Meski kemudian hari dirinyapun tidak berminat untuk kembali menakodai DPD KNPI Lampung Utara, namun ia berharap proses regenerasi kemudian sesuai dengan aturan dan mekanisme AD/ART yang berlaku.
“Dalam menyikapi persoalan DPD KNPI kabupaten Lampung Utara yang ada seperti sekarang ini, di tambah lagi dengan bencana masa pandemi Covid-19 kemudian persoalan KNPI di pusat maupun provinsi, ada baiknya pemerintah tetap bijak, kemudian mengacu kepada atauran-aturan yang ada, sehingga pemerintah dapat objektif melihat mana yang sah dan mana yang tidak sah”terangnya.
Alfin juga mengajak kepada seluruh elemen pemuda terkhususnya di kabupaten Lampung Utara untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. (Fran)
