BPIP Dorong Pemerintah Daerah Dukung Program Purna Paskibraka Duta Pancasila
KALIANDA, – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama-sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar program Purna Paskibraka Duta Pancasila dapat dilaksanakan di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP RI Rima Agristina dalam webinar tentang peran pemerintah daerah dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Paskibraka melalui zoom meeting.
Rima Agristina mengatakan, Purna Paskibraka Duta Pancasila sudah ditetapkan ditingkat pusat dan akan menyusul penetapannya di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Menurutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila merupakan kekuatan Sitem Pertahanan dan Kemaman Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Setelah dikukuhkan, faktanya mereka telah siap untuk melakukan bela negara, menjaga Pancasila melalui kegiatan mereka sebagai generasi muda dan tentu mereka masih sebagai pelajar-pelajar,” ujar Rima Agristina saat membuka kegiatan webinar tersebut, Jumat (17/9/2021).
Lebih lanjut Rima menjelaskan, terkait skema pembentukan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) hingga menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila, dimulai dari rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, pengukuhan serta duta pancasila.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2021 dengan petunjuk pelaksana didukung oleh Peraturan BPIP No.1 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera.
“Pada tahap seleksi hingga pengukuhan kita menyebutnya sebagai tahap Pembentukan Paskibraka. Namun dalam konteks pendidikan Pancasila, tahapan tersebut juga merupakan kaderisasi bagi duta pancasila,” katanya.
Rima Agristina menambahkan, setelah menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila, selanjutnya Purna Paskibraka akan masuk dalam Lembaga Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
Kemudian para Duta Pancasila akan membentuk program-program yang tertuju kepada masyarakat. Selain itu, dalam lembaga tersebut juga akan ditunjang dengan peningkatan kompetensi para anggota organisasi atau Duta Pancasila Indonesia.
“Organisasi itu nantinya akan menjadi wadah bagi Duta Pancasila dalam melaksanakan tugas dan akan terdiri dari tiga unsur, yaitu oembina, pelaksana serta kesekretariatan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, webinar itu turut diikuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Nampak hadir dalam kegiatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Thomas Amirico serta sejumlah pejabat terkait Kabupaten Lampung Selatan. (ptm)
