Anggota DPRD Narasumber Diskusi KAHMI Komek
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi (KAHMI Komek) Universitas Lampung kembali mengadakan Ngobrol Perkara Iman dan Imun (Ngopii) Edisi 33, Jumat (25/2).
Ngopii kali ini membahas Pembentukan 5 BUMD Baru, Antara Harapan dan Tantangan dengan narasumber Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu dan Akademisi FEB Unila Usep Syaipudin.
Diskusi kali ini dipandu host keroyokan yakni Petir, Fitra, Mauldan, Dimas, Idris dan Arie serta dipandu moderator Hardi Sanjaya dari HMI Komisariat Ekonomi Unila.
Ade Utami mengatakan, BUMD dibentuk tujuannya untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung. Selama ini, DPRD selalu mendapat laporan bahwa BUMD yang sudah ada tidak memberikan keuntungan.
Bahkan, salah satunya yakni BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) yang Direkturnya terjerat kasus korupsi.
“Ketika mendengar usulan dari Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi) untuk mengajukan lima BUMD baru, saya secara pribadi dan secara institusi, menolak keras,” kata dia.
Ia menilai, penolakan itu didasari oleh kondisi BUMD yang sudah ada namun tidak memberikan keuntungan dan nasibnya memprihatinkan. Apalagi, BUMD akan diberi permodalan dari APBD, yang sekarang juga dikurangi, ia khawatir malah uang rakyat jadi mubazir.
Setelah itu, dilakukan beberapa kali presentasi dari Gubernur dan pemprov hingga akhirnya Raperda lima BUMD disahkan 25 Januari 2022.
Singkatnya, kata Ade, lima BUMD itu adalah PT Simpul Trans Lampung yang bergerak di bisnis tiket pesawat umroh murah dan PT Wisata Lampung Indah di bidang jasa akomodasi, pengelolaan penginapan, reklame, pengelolaan PKOR dan Hotel Bintang Lima di Harbour City.
Selanjutnya, BUMD PT Lampung Sarana Karya
BUMD yang bergerak di bidang properti, PT Bumi Argo Lampung bidang usahanya pembenihan padi, ayam petelur, dan udang vaname dan PT Lampung Usaha Energi.
“Pihak eksekutif merasa optimis BUMD ini akan memberikan laba maksimal bagi PAD. Tapi akan ada beberapa tantangan berat bagi Gubernur dan pimpinan BUMD tersebut, terutama tantangan krisis kepercayaan masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung ini.
Menurutnya, pemilihan direksi BUMD rentan tersangkut konflik kepentingan. Muncul dugaan, jika yang dipilih bukan berdasarkan profesionalitas tapi imbal jasa dan bagi-bagi jabatan.
Sementara itu, sebagai akademisi, Usep mengatakan, mayoritas BUMD yang betul-betul untung adalah perbankan. Pasalnya, perbankan diawasi dengan ketat dan dapat dikalkulasi untung ruginya secara cepat.
“Perbankan ini biasanya dokternya dan perawatannya bagus, kalau BUMD bidang lainnya ini diem diem ternyata kanker stadium empat. Tau-tau rugi. Jadi ini harus dikawal betul oleh DPRD,” kata dia.
Selain itu, Usep melanjutkan, tantangan lainnya dari BUMD adalah tata kelola penerapan good governance. Hal ini sulit diterapkan karena adanya banyak kepentingan dalam tubuh BUMD.
“Ini sangat sulit, karena dari proses mengandung hingga melahirkannya sudah penuh liku-liku, begitu lahir ada yang berkumis, prematur dan sebagainya,” kata dia.
Diskusi diikuti antusias oleh seluruh peserta baik dari mahasiswa dan alumni. Mayoritas mengusulkan agar ada pengawasan yang jelas dari DPRD terhadap BUMD, mulai dari kinerja hingga anggaran.
