Arinal Djunaidi Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Lampung Pembicaraan Tingkat I
Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengikuti rapat paripurna DPRD Lampung pembicaraan tingkat I, penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (04/07/2022).
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Lampung tahun 2021 yang disusun dan disampaikan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 320 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Laporan dimaksud meliputi realisasi anggaran, Neraca, operasional, perubahan saldo anggaran lebih,” kata Arinal.
“Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,” kata dia.
Penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung tahun 2021 beserta lampiran berupa Laporan Keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Hal ini ditandai dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 12 Mei 2022 lalu.
Berkat usaha dan komitmen bersama mematuhi regulasi, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu petunjuk pelaksanaan teknis tentang kebijakan akuntansi.
Kemudian, sistem akuntansi serta pernyataan standar akuntansi pemerintah, pemerintah provinsi Lampung meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan demikian, Kata Gubernur, maka pemerintah Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 (delapan) kalinya secara berturut-turut dari BPK RI.
“Syukur Alhamdulillah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Gubernur.
Selain itu, tambahnya, Pemerintah Provinsi Lampung baru-baru ini menerima penghargaan sebagai 5 (lima) besar Provinsi terbaik dalam pengelolaan realisasi belanja terbaik APBD tahun 2021.
“Prestasi ini dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut di pertahankan,” kata dia.
