Bandar Lampung (ISN) – Anggota DPRD Provinsi Lampung Syarif Hidayat mengatakan, persiapan Pemerintah Provinsi harus diperjelas dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan varian apa pun. Pasalnya, kasus pandemi covid-19 varian Omicron di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.
“Dalam pembahasan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2022 malah tidak dianggarkan secara khusus. Bukannya hal ini juga perlu untuk dapat memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Syarif,
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga menambahkan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Peraturan pemerintah yang dibuat untuk dapat menekan angka penularan virus covid-19 sudah disahkan.
Namun, bagaimana dengan ekonomi masyarakat jika penerapan protokol kesehatan akan diperketat kembali seperti penerapan jam malam yang tentunya mengganghu perekonomian.
“Peningkatan kasus per hari di Lampung juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah seakan tidak siap dalam menghadapi pandemi covid-19 varian Omicron,” tambahnya.
Syarif mengatakan, dalam pembahasan anggaran, ia sampai mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan.
“Bahkan saya sudah bertanya langsung kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengapa tidak ada anggaran khusus penanganan covid-19 di tahun 2022 sedangkan ditakutkan tahun 2022 pandemi ini belum berakhir dan bisa jadi meningkat,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Lampung dapat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM supaya dapat bertahan di tengah pandemi covid-19.
“Harusnya dari anggaran penanganan tersebut pemerintah dapat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM untuk dapat bertahan dalam memutar roda perekonomiannya. Bukan sekadar memberikan paket sembako yang jumlahnya terbatas,” tutupnya.