Nadiem Makarim Pinta DWP Aktif Sosialisasikan Program Merdeka Belajar
Kalianda, (ISN) – Pengurus Dharma Wanita Persatuan ( DWP) Lampung Selatan mengikuti Webinar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Pusat di Aula PKK Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 24/06/2021.
Webinar melalui Zoom Meeting ini mengangkat tema “Merdeka Belajar Dalam Peta Jalan Pendidikan” diikuti oleh seluruh pengurus DWP Provinsi kabupaten/kota se-Indonesia dengan salah satu narasumbernya adalah Dr. Iwan Syahril. Ph.D. selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Pada kesempatan itu ketua umum DWP pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo menjelaskan penyegaran infrastruktur pendidikan adalah pilihan yang sangat tepat dan bijaksana dalam kondisi pandemi covid-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun.
“Perlu menjadi perhatian penting, kita haruslah mempersiapkan perserta didik agar menjadi insan yang berkualitas di masa depan” jelasnya.
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI mengapresiasi program Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru.
“Merdeka belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan orangtua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok nilai-nilai tertentu” ungkapnya.
Merdeka belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program merdeka belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa.
Kebijakan Merdeka Belajar ini terdiri dari empat inisiatif atau empat kebijakan pokok dalam pendidikan Indonesia.
“Empat hal itu yakni soal membebaskan sekolah untuk menggelar atau melaksanakan USBN, kedua menghapus Ujian Nasional per 2021, ketiga merampingkan RRP untuk para guru dan yang keempat terkait sistem zonasi” terangnya.
Untuk itu saya meminta DWP seluruh Indonesia diharapkan dapat membantu mensosialisasikan kebijakan merdeka belajar. Karena saat ini masyarakat indonesia belum begitu memahami tentang kebijakan tersebut. (lmhr)
