Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Peraturan Larangan Mudik
Jawa Tengah (ISN) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan pihak terkait memperjelas peraturan larangan mudik dan konsisten dalam pelaksanaannya. Hal itu disampaikan Puan usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di tiga provinsi pada Minggu (9/5/2021).
“Kami di DPR-RI mendengar suara masyarakat yang meminta agar peraturan-peraturan terkait larangan mudik diperjelas dan konsisten pelaksanaannya di lapangan,” kata Puan, di Tol Pejagan, Jawa Tengah.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, pada hari ini dia sudah meninjau kesiapan petugas di lapangan terkait pelarangan mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung; Pelabuhan Merak, Banten; dan tol Pejagan, Jawa Tengah.
Mengenai penyekatan kendaraan pemudik di Tol Pejagan, Puan berpesan agar petugas tidak terlena dengan laporan penurunan volume kendaraan. Pasalnya, sebelum pelarangan mudik berlaku 6 Mei 2021, sudah banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman.
Selain itu, kata Puan, dia juga menerima laporan bahwa di beberapa titik pemeriksaan terjadi penumpukan yang juga ikut menghambat kegiatan lain selain mudik.
Namun, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu percaya Polri dapat memetakan sumber masalah dan menentukan solusinya.
“Jangan sampai kegiatan lain yang non-mudik terhambat karena aturan larangan mudik,” ujar Puan.
“Kita semua harus bersabar, mudik tahun ini cukup dilakukan secara digital, silaturahmi secara online. Tahun ini kita tunda mudik untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan kampung halaman kita,” pungkas Puan.
Dalam Kunjungan Kerja ke Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, dan Tol Pejagan, Puan Maharani didampingi
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan lainnya. (Red)
